20 Sep 2010
Bogor, Pelita
Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor dinilai cukup berhasil. Sebab, data Unit Pelaksana PKH Pusat mencatat PKH Kabupaten Bogor berada di peringkat 22 dari 80 kota dan kabupaten yang terdapat PKH di seluruh Indonesia.
"Dari hasil verifikasi pada Juni lalu, Kabupaten Bogor mendapat persentase rata-rata 94,73 persen dan berada di peringkat 22. Hasil ini sudah dibilang cukup baik, kare-na didukung oleh operator dan pendamping yang juga baik, kata Tim Unit Pelaksana PKH Pusat dari Kementerian Sosial HR Soemardiko dalam rapat koordinasi PKH di Aula Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor, belum lama ini.
Ia mengungkapkan penilaian ini berdasarkan adanya peningkatan ke fasilitas pendidikan (fasdik) seperti SD dan SMP, serta fasilitas kesehatan (fask-es) seperti puskesmas atau posyandu.
"Untuk fasdik SD 95.65 persen dan SMP 95,24 persen. Sedangkan faskes ibu hamil 91,30persen dan balita 96,72 persen," papar pria yang akrab disapa Koko ini.
Dalam rapat yang juga dihadiri PT Pos Indonesia, Dinas Sosial dan Bappeda Jawa Barat, Koko juga mengatakan sejak 2007 lalu sedikitnya Rp69,4 miliar anggaran sudah terserap untuk PKH di Kabupaten Bogor.
"Anggaran ini diperuntukkan untuk belasan ribu RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin, red), honor pedamping dan operator hingga fasilitas sekretariat UPPKH di Kabupaten Bogor," jelasnya.(ugi)
Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor dinilai cukup berhasil. Sebab, data Unit Pelaksana PKH Pusat mencatat PKH Kabupaten Bogor berada di peringkat 22 dari 80 kota dan kabupaten yang terdapat PKH di seluruh Indonesia.
"Dari hasil verifikasi pada Juni lalu, Kabupaten Bogor mendapat persentase rata-rata 94,73 persen dan berada di peringkat 22. Hasil ini sudah dibilang cukup baik, kare-na didukung oleh operator dan pendamping yang juga baik, kata Tim Unit Pelaksana PKH Pusat dari Kementerian Sosial HR Soemardiko dalam rapat koordinasi PKH di Aula Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor, belum lama ini.
Ia mengungkapkan penilaian ini berdasarkan adanya peningkatan ke fasilitas pendidikan (fasdik) seperti SD dan SMP, serta fasilitas kesehatan (fask-es) seperti puskesmas atau posyandu.
"Untuk fasdik SD 95.65 persen dan SMP 95,24 persen. Sedangkan faskes ibu hamil 91,30persen dan balita 96,72 persen," papar pria yang akrab disapa Koko ini.
Dalam rapat yang juga dihadiri PT Pos Indonesia, Dinas Sosial dan Bappeda Jawa Barat, Koko juga mengatakan sejak 2007 lalu sedikitnya Rp69,4 miliar anggaran sudah terserap untuk PKH di Kabupaten Bogor.
"Anggaran ini diperuntukkan untuk belasan ribu RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin, red), honor pedamping dan operator hingga fasilitas sekretariat UPPKH di Kabupaten Bogor," jelasnya.(ugi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar